Mengapa Desa? jika melihat iklannya Tukul
Arwana, ada kesan penilaian tentang desa itu sesuatu yang bodoh,
tertinggal dan jumud. “Ndeso.!” dengan nada meledek cerminannya. Namun
pernahkah kita berfikir bahwa kalau pemerintah mau konsisten dengan
aturan dan memiliki paradigma berfikir jernih, maka Desa lah yang
harusnya jadi pusat kekuatan, sebagaimana lagu bung Iwan Fals.
Keberpihakan pengembangan dan pembangunan di wilayah pedesaan, akan mengurai njelimetnya persoalan di wilayah urban. Selain itu, kalau pemerintah sudah sangat berbusa berbicara program pengentasan kemiskinan, maka akar persoalan itu ada di desa. mayoritas penduduk miskin itu ada di desa, karena secara geografis, ekonomis dan politis, masyarakat di daerah pedesaan hanya menjadi simbol sentuhan kulit yang namanya program penanggulangan kemiskinan itu. Selama ini “judul” program membantu rakyat miskin itu lebih pada sesuatu yang sifatnya permukaan, kulit luar. Program Raskin, Jamkesmas, BLT, PKH. program yang sifatnya melempar ikan, bukan melempar kail. Padahal alokasi anggarannya tidak sebanding dengan anggaran yang disedot untuk sektor pembangunan di wilayah perkotaan. terlebih program-prohram tersebut sering dibungkus dengan kepentingan politik pencitraan dan di push secara opini jika sudah mendekati moment politik tertentu seperti Pemilu Legislatif maupun Pilpres.
Oleh karena itulah, perlu kiranya didukung digerakan terus menerus, upaya untuk mengimplementasikan konsep mendasar yang sebenarnya sudah ada di benak para penentu kebijakan di republik ini. Sebuah pengakuan terhadap daerah otonom terkecil yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri dalam koridor pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Desa. Paradigma pembangunan harusnya dibalik dengan meminjam teori perang dari desa mengepung kota, atau teori memakan bubur panas, yang selalu disisir dari pinggir terlebih dahulu, yang lalu baru ke tengah.
Selama ini kita melulu berbicara pertumbuhan, berharap “tetesan” effek untuk masyarakat di pedesaan dari pola pembangunan di wilayah perkotaan dengan berbagai program dan anggaran yang fantastis. Padahal kenyataannya, pola ini semakin menunjukan menumpuknya capital di wilayah perkotaan. Pembangunan dan ekonomi digenjot melulu di wilayah yang sebenarnya sudah sangat parah untuk sekedar menampung dan memberi tempat bernaung yang layak bagi penduduknya sekalipun. Kemacetan, polusi, dan kesemrawutan tatanan sosial lainnya menjadi pemandangan keseharian yang sudah sangat menyesakkan.
Kini, draft UU tentang pemerintahan Desa, ketentuan lainnya yang menyangkut langkah revolusioner yang berkaitan dengan keberpihakan pembangunan termasuk anggaran ke Desa perlu mendapat support semua pihak. Desa Harus jadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak pindah ke kota. Desa juga harus menjadi pusat pertumbuhan, agar kemiskinan nyata terentas dari dasarnya. Desa harus diutamakan!
Demonstrasi aparatur pemerintahan desa yang tergabung dalam Parade Nusantara bolehlah menjadi bagian dari elemen pendorong bagi pengambilan kebijakan pemerintah. Namun kepedulian para pihak, baik kalangan legislatif di DPR RI maupun leading sector terkait menjadi penentu utamanya. Di Tingkat Kabupaten sudah ada yang mulai menggulirkan program yang mencerminkan keberpihakan kepada pemerintahan desa, di Tasikmalaya contohnya ada program Gerbang Desa atau gerakan membangun desa, di tingkat Provinsi Jawa Barat mulai ada program seperti Desa Peradaban dengan alokasi anggaran 1 Milyar per desa. Namun lebih daripada itu, akan lebih bergaung suara dan effek nyatanya, jika program dan keberpihakan pembangunan di tingkat desa itu di payungi oleh UU yang sifatnya nasional, yaitu UU tentang pemerintahan desa yang hingga kini belum juga di sahkan. Dan Pemerintah pusat menjadi motor penggeraknya.
Dengan itu semua, kita berharap bahwa geliat peningkatan kesejahteraan, peningkatan pembangunan inprastruktur akan inhern dengan upaya pengentasan kemiskinan dari dan di tingkat desa. Salam Kompasiana.
Keberpihakan pengembangan dan pembangunan di wilayah pedesaan, akan mengurai njelimetnya persoalan di wilayah urban. Selain itu, kalau pemerintah sudah sangat berbusa berbicara program pengentasan kemiskinan, maka akar persoalan itu ada di desa. mayoritas penduduk miskin itu ada di desa, karena secara geografis, ekonomis dan politis, masyarakat di daerah pedesaan hanya menjadi simbol sentuhan kulit yang namanya program penanggulangan kemiskinan itu. Selama ini “judul” program membantu rakyat miskin itu lebih pada sesuatu yang sifatnya permukaan, kulit luar. Program Raskin, Jamkesmas, BLT, PKH. program yang sifatnya melempar ikan, bukan melempar kail. Padahal alokasi anggarannya tidak sebanding dengan anggaran yang disedot untuk sektor pembangunan di wilayah perkotaan. terlebih program-prohram tersebut sering dibungkus dengan kepentingan politik pencitraan dan di push secara opini jika sudah mendekati moment politik tertentu seperti Pemilu Legislatif maupun Pilpres.
Oleh karena itulah, perlu kiranya didukung digerakan terus menerus, upaya untuk mengimplementasikan konsep mendasar yang sebenarnya sudah ada di benak para penentu kebijakan di republik ini. Sebuah pengakuan terhadap daerah otonom terkecil yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri dalam koridor pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Desa. Paradigma pembangunan harusnya dibalik dengan meminjam teori perang dari desa mengepung kota, atau teori memakan bubur panas, yang selalu disisir dari pinggir terlebih dahulu, yang lalu baru ke tengah.
Selama ini kita melulu berbicara pertumbuhan, berharap “tetesan” effek untuk masyarakat di pedesaan dari pola pembangunan di wilayah perkotaan dengan berbagai program dan anggaran yang fantastis. Padahal kenyataannya, pola ini semakin menunjukan menumpuknya capital di wilayah perkotaan. Pembangunan dan ekonomi digenjot melulu di wilayah yang sebenarnya sudah sangat parah untuk sekedar menampung dan memberi tempat bernaung yang layak bagi penduduknya sekalipun. Kemacetan, polusi, dan kesemrawutan tatanan sosial lainnya menjadi pemandangan keseharian yang sudah sangat menyesakkan.
Kini, draft UU tentang pemerintahan Desa, ketentuan lainnya yang menyangkut langkah revolusioner yang berkaitan dengan keberpihakan pembangunan termasuk anggaran ke Desa perlu mendapat support semua pihak. Desa Harus jadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak pindah ke kota. Desa juga harus menjadi pusat pertumbuhan, agar kemiskinan nyata terentas dari dasarnya. Desa harus diutamakan!
Demonstrasi aparatur pemerintahan desa yang tergabung dalam Parade Nusantara bolehlah menjadi bagian dari elemen pendorong bagi pengambilan kebijakan pemerintah. Namun kepedulian para pihak, baik kalangan legislatif di DPR RI maupun leading sector terkait menjadi penentu utamanya. Di Tingkat Kabupaten sudah ada yang mulai menggulirkan program yang mencerminkan keberpihakan kepada pemerintahan desa, di Tasikmalaya contohnya ada program Gerbang Desa atau gerakan membangun desa, di tingkat Provinsi Jawa Barat mulai ada program seperti Desa Peradaban dengan alokasi anggaran 1 Milyar per desa. Namun lebih daripada itu, akan lebih bergaung suara dan effek nyatanya, jika program dan keberpihakan pembangunan di tingkat desa itu di payungi oleh UU yang sifatnya nasional, yaitu UU tentang pemerintahan desa yang hingga kini belum juga di sahkan. Dan Pemerintah pusat menjadi motor penggeraknya.
Dengan itu semua, kita berharap bahwa geliat peningkatan kesejahteraan, peningkatan pembangunan inprastruktur akan inhern dengan upaya pengentasan kemiskinan dari dan di tingkat desa. Salam Kompasiana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar